Kronologis Pembentukan PUG

Kesetaraan Gender menjadi perhatian Pemerintah Indonesia melalui ratifikasi hasil konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang CEDAW (Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Upaya memperkuat pelaksanaan komitmen tersebut, Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) tahun 1998 untuk menyusun alat analisis gender dalam perencanaan. Kerja sama ini menghasilkan piranti analisis dengan nama Gender Analysis Pathway (GAP). Inisiasi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Hasil penerapan GAP sebagai piranti analisis gender dalam perencanaan (lihat GBHN 1999 - 2004), kemudian Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 - 2004. Selanjutnya pada periode perencanaan lima tahunan berikutnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 - 2009, menetapkan gender sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan untuk seluruh program/kegiatan pembangunan.

Pada Tahun 2007, Bappenas melakukan kajian 'Analisis Gender dalam Pembangunan', hasilnya menunjukkan bahwa strategi PUG belum dilaksanakan dengan baik di sebagian besar bidang pembangunan. Upaya mempercepat pelaksanaan PUG, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPRG lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga. 

Di tingkat pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Keputusan No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008, dan kemudian diubah kembali menjadi Permendagri No. 67 Tahun 2011. Berbagai kebijakan ini dikeluarkan untuk memperkuat implementasi PUG di daerah, dengan memberikan mandat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan PUG di daerah. Kelembagaan PUG ini terdiri dari: 1) Kelompok Kerja PUG yang diketuai oleh Bappeda dan Sekretarisnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan; 2) Focal Point yaitu kelembagaan PUG di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan 3) Tim Teknis yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah. Selain itu sebagai upaya untuk menjadikan implementasi PUG-PPRG lebih sistematis, daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah terkait PUG.

Untuk menemukenali kesenjangan gender yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan alat analisis gender yang digunakan adalah analisis GAP atau alat analisis lainnya, seperti Harvard, Proba, dll. Hasil analisis tersebut dimasukkan ke dalam format Gender Budget Statement (GBS) yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Surat Edaran Bersama empat kementerian driver (penggerak) yaitu Bappenas, KPP & PA, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) tentang Stranas Percepatan PUG melalui PPRG.

Sumber: "Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 Kabupaten dan 5 Kementerian", KPP & PA, Pattiro dan The Asia Foundation, 2014.