Rabu, 07 Mei 2014

Penyelenggaraaan Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 dapat dikatakan banyak perubahan yang lebih baik dibanding dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Meskipun demikian, catatan organisasi pemantau Pemilu maupun dari akademisi masih sangat penting untuk digarisbawahi agar penyelenggaraan Pemilu ke depan dapat lebih baik lagi. Beberapa hal yang masih menjadi sorotan utama sebagai berikut.

a) Masih lemahnya penyelenggara pemilu pada level KPPS, PPS dan PPK. Hal ini teridentifikasi dari kasus-kasus yang muncul ke media maupun hasil pemantauan yang dilakukan oleh organisasi Perludem. Kasus yang banyak mencuat adalah pada daftar pemilih, integritas penyelenggara maupun saksi, dan dinamika internal KPU sendiri. Lihat misalnya saksi yang pro pada caleg tertentu, rekapitulasi suara yang bermasalah, salah surat suara, pencoblosan ulang dan lain sebagainya. Hal ini ditambah lagi dengan manajemen KPU yang kurang memperhatikan kerja-kerja di provinsi, kabupaten hingga PPS, dengan alasan lebih banyak melayani permintaan Bawaslu, DKPP, peserta Pemilu dan lain sebagainya.

b) Masih banyak caleg atau parpol yang terindikasi tidak memahami substansi penentuan dapil. Mereka lebih banyak menerima saja list dapil yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Caleg ataupun Parpol lebih senang mengurusi isu-isu yang populer, padahal esensi dapil sesungguhnya isu krusial yang wajib diketahui. Berdasarkan catatan Perludem beberapa daerah mengalami underrepresentasi dan overrepresentasi, karena sesungguhnya penentuan dapil sangat dipengaruhi oleh populasi untuk menentukan berapa jumlah kursi di DPRD maupun DPR RI. Indikasi yang kuat adalah penentuan dapil ternyata tidak ada basis teoritisnya.

c) Sistem C1 yang sudah dibubuhi dengan hologram dan diupload di website dianggap sudah baik. Hasil pemantauan terhadap C1 dapat dikatakan bahwa penyelenggara Pemilu pada tingkat PPS kurang menguasai bagaimana mengisi form tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya gap antara jumlah suara dengan DPT yang cukup signifikan.

Secara umum persoalan Pemilu 2014 dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain: DPT, masa kampanye, peran penyelenggara pemilu, masa pencoblosan dan rekapitulasi suara.

Rekomendasi untuk Pemilu Presiden
1) Fokus pada peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu pada tingkat bawah.
2) Informasi kepemiluan harus dipastikan sampai kepada masyarakat pemilih dalam segala media komunikasi yang sederhana dan mudah dimengerti.

Oegie Freeyork

0 komentar:

Posting Komentar

Masukan yang inovatif dan kreatif sangat saya harapkan.

Diberdayakan oleh Blogger.
Civil Society

Popular Posts